Tiket DARI dan KE Wamena.net

Search This Blog

Friday, 16 October 2020

OPM Membabi Buta, 2 Batalyon Tempur Raider TNI Mau Masuk Papua

 Oleh : Bayu Adi Wicaksono

VIVA – Tentara Nasional Indonesia akan mengerahkan lagi dua batalyon pasukan tempur ke Papua. Tak tanggung-tanggung yang bakal dikirim adalah pasukan elit raider TNI.

onif Raider 715/Motuliato

Dalam siaran tertulis yang dihimpun VIVA Militer dari Penerangan TNI, Jumat 16 Oktober 2020, kedua batalyon tempur raider yang akan dikerahkan ke Papua itu berasal dari dua Komando Daerah Militer berbeda.

Yang pertama adalah pasukan dari Batalyon Infanteri Raider 715/Matuliato dari Kodam XIII/Merdeka. Berikutnya ialah Batalyon Infanteri Raider 700/Wira Yudha Cakti dari Kodam XIV/Hasanuddin.

Pangdam XIII/Merdeka, Mayor Jenderal Santos G Matondang dan Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayor Jenderal Andi Sumangerukka telah memastikan kesiapan masing-masing batalyon yang akan melaksanakan tugas ke Papua.

Yonif Raider 712/Matuliato mengemban tugas sebagai Satuan Tugas Operasi Mobile di Papua, sedangkan Yonif Raider 700/WYC bertugas dalam operasi Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Penyangga Mobile.

VIVA Militer: Batalyon Infanteri Raider 700/Wira Yudha Cakti

"Yonif Raider 715/Motuliato nantinya akan diberangkatkan dalam tugas operasi mobile di wilayah Papua, untuk itu perlu adanya pemeriksaan kesiapan operasi oleh Pangdam XIII/Merdeka sebelum diberangkatkan ke medan tugas," kata Mayor Jenderal Santos G Matondang.

Yonif Raider 715/Motuliato masuk ke Papua untuk menggantikan Yonif 712/Wiratama yang telah memasuki purna tugas sebagai Satgas Mobile..

Pengerahan dua batalyon raider ini diharapkan semakin menguatkan terciptanya rasa aman bagi masyarakat Papua. Perlu diketahui, dalam beberapa bulan terakhir ini, situasi di beberapa wilayah di Papua, cukup mencekam.

Sebab, kelompok separatis bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) sedang mengganas. Mereka melakukan penyerangan membabi buta ke berbagai tempat, terutama pos-pos keamanan.Dan kekerasan-kekerasan yang dilakukan OPM telah menelan banyak korban jiwa, baik dari pihak keamanan maupun warga sipil

Otonomi Khusus Papua Menjadi Mesin Remiliterisasi Menghidupi Kembali Daerah Operasi Militer di Tanah Papua

(๐˜‹๐˜ข๐˜ญ๐˜ข๐˜ฎ ๐˜ฌ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ต๐˜ถ 20 ๐˜ต๐˜ข๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ข ๐˜–๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช ๐˜’๐˜ฉ๐˜ถ๐˜ด๐˜ถ๐˜ด, ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ซ๐˜ข๐˜ฌ 2001-2020, ๐˜—๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ต๐˜ข๐˜ฉ ๐˜™๐˜ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ด ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ญ๐˜ข๐˜ด๐˜ช ๐˜›๐˜•๐˜/๐˜—๐˜–๐˜“๐˜™๐˜/๐˜™๐˜Œ๐˜”๐˜๐˜“๐˜๐˜›๐˜Œ๐˜™๐˜๐˜š๐˜ˆ๐˜š๐˜ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฉ ๐˜›๐˜ข๐˜ฏ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜—๐˜ข๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฉ ๐˜จ๐˜ข๐˜จ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ซ๐˜ถ๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฏ, ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜จ๐˜ช, ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฅ๐˜ข๐˜บ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ข๐˜ฏ & ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฉ๐˜ข๐˜ฌ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ข ๐˜–๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜จ ๐˜ˆ๐˜ด๐˜ญ๐˜ช ๐˜—๐˜ข๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ข)

๐Ž๐ฅ๐ž๐ก ๐ƒ๐ซ. ๐’๐จ๐œ๐ซ๐š๐ญ๐ž๐ณ ๐’.๐˜๐จ๐ฆ๐š๐ง

Otonomi Khusus Papua nomor 21 Tahun 2001 yang terdiri 24 Bab dan 79 Pasal itu benar-benar gagal atau tidak berhasil.

Otsus telah menjadi mesin pembunuh dan pemusnah Penduduk Asli Papua. Dengan kata lain, Otonomi Khusus menjadi sarana efektif untuk kembalinya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (OPM), atau Remiliterisasi. Kegagalan Otsus terbukti dengan tidak dilaksanakan Amanat Otonomi Khusus untuk keberpihakan (affirmative action), perlindungan ( protection), pemberdayaan (empowering), dan pengakuan hak-hak dasar orang asli Papua (recognition).

Dalam Otonomi Khusus ada pembangunan Kodim dan Koramil baru di seluruh Tanah Papua. Contoh: Kodim 1714 Puncak Jaya, Kodim 1715 Yahukimo, Batalyon 756 Jayawijaya, Koramil 1715 Kenyam, Nduga dan masih banyak lagi di Tanah Papua dari Sorong-Merauke.

Ada pembangunan beberapa Polres, seperti: Polres Puncak Jaya, Polres Lanny Jaya, Polres Tolikara, Polres Intan Jaya, Polres Yahukimo, Polres dan masih banyak lagi dari Sorong-Merauke.

Polres Puncak yang menelan biaya 13M lebih. Ini sesuai pengakuan Kapolda Papua, Jenderal Pol. Paulus Waterpauw, yang masuk di HP penulis:

"Yth.bp Kapolri, ijin melaporkan saat ini kami bersama Pangdam di Kab Puncak Ilaga dlm rangka laksanakan peresmian Polres Kab Puncak Ilaga yang dibantu anggaran pemda Puncak 13 M lebih sejak tahun 2016, kemarin kami juga telah ikuti peletakkan batu pertama Kodim Puncak Ilaga di Distrik Gome Kab Puncak, dump perkembangan akan dilapkan ksp pertama Kapolda Papua." (Sumber: WashApp Kapolda Papua, 21 Juli 2020).

Pertanyaannya ialah sumber dana dari mana Kodim dan Polres dibangun di setiap kabupaten baru dalam era Otonomi Khisus? Apakah rakyat Papua membutuhkan pembangunan Kodim dan Polres di setiap kabupaten?

Apakah dana 13 M lebih dari pemda Puncak ini berasal dari dana Otonomi Khusus 2001 atau dana APBD atau APDN?

Dari keprihatikan ini, Dewan Gereja Papua, juga disebut West Papua Council of Churches (WPCC) dalam laporan tertanggal 7 Oktober 2020 yang dirilis pada 8 Oktober membeberkan bukti-bukti REMILITERISASI atau berlaku kembali Daerah Operasi Militer (DOM) di Papua.

Laporan Dewan Gereja Papua (WPCC) membuka mata seluruh rakyat Indonesia dan komunitas global. Laporan itu berjudul: "Rakyat Papua Bukan Musuh NKRI: Stop Remiliterisasi Tanah Papua dam Tindaklanjuti Janji Presiden untuk Bertemu Kelompok Pro-Referendum Papua."

"Remiliterisasi Tanah Papua sebagai siasat Indonesia untuk melanjutkan OTSUS secara sepihak; mengembalikan Tanah Papua ke status DOM (Daerah Operasi Militer) melalui pembangunan KODIM & KOREM baru sejak 2019 dan pengiriman pasukan ke Tanah Papua yang dimulai sejak 29 Agustus 2019 hingga hari ini belum berakhir; dalam rangka penguasaan sumber daya alam Tanah Papua secara masif" (hal.1).

"Pemerintah gencar membangun KODAM, KOREM, KODIM, Batalyon/Yonif Satuan dan Bantuan Tempur di seluruh di Tanah Papua. Khusus KODIM, sebelum OTSUS ada 9 KODIM dan selama OTSUS telah bertambah 8 sehingga menjadi 17 KODIM saat ini. Selain itu ada juga penambahan Satuan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Penambahan juga terjadi dalam Institusi Kepolisian dengan membangun POLDA, POLRES dan POLSEK serta penambahan Institusi BRIMOB di Tanah Papua" (hal. 4).

WPCC juga melihat dan mencatat ada peningkatan signifikan jumlah pasukan TNI dan POLRI dari luar Papua. "Pendropingan pasukan TNI dan POLRI dari Luar Papua yang terus menerus dilakukan sejak Agustus 2019 hingga hari."

Dewan Gereja Papua (WPCC) dalam laporan ini juga dicantumkan juga akibat dari Remiliterisasi sebagai berikut:

"Akibat TNI/POLRI yang sedang gencar galakkan Operasi Militer di Tanah Papua ( di Nduga, di area, PT Freeport sejak Desember 2019, ratusan warga mengungsi ke kota Timika; Pasukan militer yang sudah didatangkan sejak Desember 2018 dan telah menewaskan 243 korban masyarakat sipil; Intan Jaya sejak Desember 2019, belum diketahui berapa puluh atau ratus warga yang menggungsi, terakhir TNI menembak mati Pdt. Yeremias Zanambani pada hari Sabtu, 19 September 2020). Banyak warga yang meninggalkan kampung dan tempat ibadah mereka demi menyelamatkan nyawa mereka. Sejumlah gedung gereja digunakan sebagai pos keamanan. Operasi militer di kampung-kampung tersebut juga memaksa dan menekan masyarakat untuk menerima program pemerintah memperpanjang Otsus 20 tahun berikutnya sampai 2041" (hal.4).

Dalam laporan yang sama Dewan Gereja Papua (WPCC) sampaikan, bahwa Operasi Militer ini dengan tujuan untuk merampas tanah penduduk asli Papua dan mendukung investor untuk penanaman kelapa sawit dan industri lainnya.

"Operasi keamanan di berbagai daerah di Tanah Papua akhir-akhir ini, tidak berjalan sendiri, melainkan kami menduga dalam rangka mendukung agenda terselubung perampasan tanah dan hutan adat ( sumber daya alam) milik masyarakat Papua oleh investor. Situasi ini bisa terlihat dari tangisan masyarakat adat Papua di Merauke (Marind, Muyu, Mandobo, Yakai), di Nduga, Timika, Intan Jaya, yang berulang kali mengalami kekerasan oleh aparat setelah menuntut hak adat mereka atas tanah dan hutan yang dirampas untuk penanaman kelapa sawit dan hutan tanaman industri lain; Nasyarakat Adat Papua di Kabupaten Tambrauw sejak tahun 2018 telah melakukan tuntutan menolak perusahaan kelapa sawit dan pendirian satuan-satuan militer di Tambrauw; masyarakat asli Papua di Intan Jaya baru saja menyatakan menolak masuknya anak perusahaan PT ANTAM yang hendak menguasai blok tambang di wilayah itu ditengah gencarnya operasi militer yang sedang berlangsung dan menyebabkan kematian serta pengungsian warga Intan Jaya (sekitar 8 Jemaat telah mengosongkan kampung halaman mereka" (hal.5)

Dalam menyikapi konflik kekerasan REMILITERISASI, ada suara gereja sebagai suara kenabian untuk pendekatan solusi damai dan bermartabat. "Pendekatan Damai terhadap konflik Papua yang sudah berjalan selama 60 tahun lebih, hal ini baru saja disuarakan oleh Pendeta Andrikus Mofu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua pada tanggal 19 September 2020" (Suara Papua,com,27 September 2020).

"Dalam semangat yang sama, Dewan Gereja Papua telah menyampaikan jalan Perundingan Damai, melalui Surat Gembala 26 Agustus 2019, yang mendesak Pemerintah RI untuk menunjukkan keadilan kepada rakyat Papua dengan solusi: berunding dengan ULMWP sebagaimana jalan Perundingan yang pernah ditempuh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam menghadapi Konflik Berdarah dengan Aceh yang berakhir dengan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005" (hal.6).

Untuk mewujudkan Perdamaian Permanen di Papua, Dewan Gereja Papua (WPCC) juga mendukung sikap dan janji Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo untuk bertemu dengan kelompok Papua Pro-Referendum. Pernyataan WPCC itu terlihat dengan jelas sebagai berikut:

"Dan kepada Bapak Presiden Jokowi, kiranya Pancasila & Instrumen HAM bisa memberi Bapak pijakan untuk mewujudkan janji Bapak Presiden Jokowi untuk 'bertemu dengan kelompok Papua Pro-Referendum' tanggal 30 September 2019 lalu. Proposal inipun kami percaya, bukan hal baru, mengingatkan kita semua pada jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan Konflik Berdarah dengan Aceh" (hal.8).


Dewan Gereja Papua (WPCC) dengan konsisten mendukung dialog damai. Dalam laporan dengan tema: "TUHAN 'OTSUS PEMBANGUNAN INDONESIA UNTUK MENSEJAHTERAKAN RAKYAT PAPUA SUDAH MATI" (Renungan Dewan Gereja Papua) melihat sikap pemerintah RI, sebagai berikut:

"...kami tahu, pak Presiden Jokowi pergi menunjukkan solidaritas negara kepada warga Rohingya, dari Myanmar...setelah itu sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Presiden Jokowi sibuk menekan Israel untuk mendorong referendum bagi Kemerdekaan bangsa Palestina." (dok. Dewan Gereja Papua, 5 Juli 2020).

Dewan Gereja Papua (WPCC) mendorong pemerintah RI juga bersikap yang sama untuk menerima rakyat Papua Pro-Referendum yang terwadahi dalam United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk berunding secara damai seperti Pemerintah RI sudah membuktikan dengan Aceh.

Posisi Dewan Gereja Papua (WPCC) terhadap perjuangan keadilan, perdamaian dan hak politik serta masa depan yang lebih damai dan manusiawi bagi rakyat Papua tercermin dengan meminta solidaritas Dewan Gereja Dunia (WCC) untuk mendorong pemerintah RI untuk berunding dengan ULMWP. Posisi Dewan Gereja Papua ini terlihat dalam Surat tertanggal, 16 Februari 2019 yang diserahkan kepada delegasi Dewan Gereja Dunia ke Papua pada 17 Februari 2019.

Demi martabat kemanusiaan, keadilan, perdamaian dan kebaikan semua orang solusi damai merupakan bukan suatu pilihan tetapi suatu keharusan. Karena perundingan damai adalah jalan terhormat.

Empat akar persoalan Papua sudah berhasil ditemukan dan dirumuskan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang tertuang dalam buku Papua Road Map: Negociating the Past, Improving the Present and Securing the Future (2008).


Empat akar persoalan sebagai berikut:

(๐Ÿ) ๐’๐ž๐ฃ๐š๐ซ๐š๐ก ๐๐š๐ง ๐ฌ๐ญ๐š๐ญ๐ฎ๐ฌ ๐ฉ๐จ๐ฅ๐ข๐ญ๐ข๐ค ๐ข๐ง๐ญ๐ž๐ ๐ซ๐š๐ฌ๐ข ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š ๐ค๐ž ๐ˆ๐ง๐๐จ๐ง๐ž๐ฌ๐ข๐š;

(๐Ÿ) ๐Š๐ž๐ค๐ž๐ซ๐š๐ฌ๐š๐ง ๐๐ž๐ ๐š๐ซ๐š ๐๐š๐ง ๐ฉ๐ž๐ฅ๐š๐ง๐ ๐ ๐š๐ซ๐š๐ง ๐›๐ž๐ซ๐š๐ญ ๐‡๐€๐Œ ๐ฌ๐ž๐ฃ๐š๐ค ๐Ÿ๐Ÿ—๐Ÿ”๐Ÿ“ ๐ฒ๐š๐ง๐  ๐›๐ž๐ฅ๐ฎ๐ฆ ๐š๐๐š ๐ฉ๐ž๐ง๐ฒ๐ž๐ฅ๐ž๐ฌ๐š๐ข๐š๐ง;

(๐Ÿ‘) ๐ƒ๐ข๐ฌ๐ค๐ซ๐ข๐ฆ๐ข๐ง๐š๐ฌ๐ข ๐๐š๐ง ๐ฆ๐š๐ซ๐ฃ๐ข๐ง๐š๐ฅ๐ข๐ฌ๐š๐ฌ๐ข ๐จ๐ซ๐š๐ง๐  ๐š๐ฌ๐ฅ๐ข ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š ๐๐ข ๐“๐š๐ง๐š๐ก ๐ฌ๐ž๐ง๐๐ข๐ซ๐ข;

(๐Ÿ’) ๐Š๐ž๐ ๐š๐ ๐š๐ฅ๐š๐ง ๐ฉ๐ž๐ฆ๐›๐š๐ง๐ ๐ฎ๐ง๐š๐ง ๐ฆ๐ž๐ฅ๐ข๐ฉ๐ฎ๐ญ๐ข ๐ฉ๐ž๐ง๐๐ข๐๐ข๐ค๐š๐ง, ๐ค๐ž๐ฌ๐ž๐ก๐š๐ญ๐š๐ง, ๐๐š๐ง ๐ž๐ค๐จ๐ง๐จ๐ฆ๐ข ๐ซ๐š๐ค๐ฒ๐š๐ญ ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š.

Jadi, REMILITERISASI di Papua bukan solusi, tetapi pendekatan lama ini kembali lebih memperburuk dan menambah masalah dari empat akar masalah yang sudah ditemukan LIPI.

Perlu direnungkan pernyataan iman dari Prof. Dr. Franz Magnis dan Pastor Frans Lieshout adalah fakta, realitas, kenyataan, bukti tentang apa yang dilakukan penguasa kolonial Indonesia terhadap rakyat dan bangsa West Papua.

"Ada kesan bahwa orang-orang Papua mendapat perlakuan seakan-akan mereka belum diakui sebagai manusia.....“Situasi di Papua adalah buruk, tidak normal, tidak beradab, dan memalukan, karena itu tertutup bagi media asing. Papua adalah luka membusuk di tubuh bangsa Indonesia.” (hal.255).

“…kita akan ditelanjangi di depan dunia beradab, sebagai bangsa yang biadab, bangsa pembunuh orang-orang Papua, meski tidak dipakai senjata tajam.” (hal.257).

(Sumber: Franz: Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme Bunga Rampai Etika Politik Aktual, 2015).

Sementara Pastor Frans Lieshout melihat bahwa "Papua tetaplah luka bernanah di Indonesia."

(Sumber: Pastor Frans Lieshout OFM: Gembala dan Guru Bagi Papua, (2020:601).

Solusi untuk mengobati luka membusuk dan bernanah di tubuh bangsa Indonesia ialah Pemerintah Republik Indonesia dan ULMWP duduk satu meja untuk perundingan damai tanpa syarat yang dimediasi pihak ketiga yang netral untuk menemukan solusi damai yang permanen seperti Pemerintah RI telah berhasil dengan Aceh di Helsinki pada 15 Agustus 2005.

Selamat membaca. Waa...waa..waa..


๐˜ˆ๐˜จ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ข, ๐˜š๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ, 12 ๐˜–๐˜ฌ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฃ๐˜ฆ๐˜ณ 2020


๐—ฃ๐—ฒ๐—ป๐˜‚๐—น๐—ถ๐˜€: 

๐Ÿ. ๐๐ซ๐ž๐ฌ๐ข๐๐ž๐ง ๐๐ž๐ซ๐ฌ๐ž๐ค๐ฎ๐ญ๐ฎ๐š๐ง ๐†๐ž๐ซ๐ž๐ฃ๐š-๐ ๐ž๐ซ๐ž๐ฃ๐š ๐๐š๐ฉ๐ญ๐ข๐ฌ ๐–๐ž๐ฌ๐ญ ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š. 

๐Ÿ. ๐€๐ง๐ ๐ ๐จ๐ญ๐š: ๐ƒ๐ž๐ฐ๐š๐ง ๐†๐ž๐ซ๐ž๐ฃ๐š ๐๐š๐ฉ๐ฎ๐š (๐–๐๐‚๐‚).

๐Ÿ‘. ๐€๐ง๐ ๐ ๐จ๐ญ๐š ๐๐š๐ฉ๐ญ๐ข๐ฌ๐ญ ๐–๐จ๐ซ๐ฅ๐ ๐€๐ฅ๐ฅ๐ข๐š๐ง๐œ๐ž (๐๐–๐€).

____


#TNI_POLRI #MILITER_INDONESIA #KEJAHATAN_RI

Thursday, 31 October 2019

Benny Wenda from West Papua on Scottish Independence

ISRAEL SUPPORT FOR WEST PAPUA FREEDOM

Investigation reveals disinformation campaigns on Papuan issues

Kharishar Kahfi - The Jakarta Post


Shouting Papua Merdeka, after High School
Students in Wamena were Shot by
Indonesian police and army
A recent digital forensic investigation has revealed that multiple attempts have taken place in the digital world to manipulate the narrative about the protests and riots in the Papua and West Papua provinces in favor of the Indonesian government.

The joint investigation, launched by the British Broadcasting Corporation (BBC) and the Australian Strategic Policy Institute (ASPI), found at least two online influence campaigns had been “disseminating pro-Indonesian government material on the issue of West Papua”.

The Papua issue refers to widespread protests against the racial abuse suffered by Papuans, which eventually led to riots. The first of the recent incidents of abuse occurred in August in Surabaya, East Java, which triggered protests in some cities, including in Jakarta.

The second abuse allegedly occurred in Papua, where a non-native teacher at a local high school reportedly called a native student a “monkey”. The incident sparked protests and violence on Sept. 23 when mobs, reportedly made up of native Papuans, set buildings and vehicles on fire. Thirty-three people, mostly non-natives, were killed during the riots.

The Indonesian authorities claimed they limited internet access in Papua during the riots in the hope of curbing the spread of fake news. However, the digital forensic investigation found otherwise.

The findings about the manipulative narrative were made by BBC open source investigator Benjamin Strick and ASPI’s international cyber-policy center researcher Elise Thomas. The report was also published online by a United Kingdom-based investigative group Bellingcat on Oct. 11.

“The goal of both campaigns was to influence international opinion about the increasingly violent situation in West Papua, as Indonesian security forces crack down on the local pro-independence movement,” Strick and Thomas wrote in the report.

The team revealed the first campaign was operated by InsightID, an Indonesian communications firm. According to the report, the firm had been promoting pro-Indonesian government content on various websites and social media accounts aimed at international audiences.

During the campaign, the firm was also found to have targeted an opposition hashtag to influence its followers with pro-Indonesian and anti-independence content, as well as actively harass people who publicly supported independence or were reporting information that contradicted the government’s narrative on the situation in Papua.

“We have not found evidence to identify the client who has hired InsightID to run this information campaign,” Strick and Thomas wrote.

“However, based on the available facts we can conclude the client is a party which is able to spend hundreds of thousands of dollars to run a ‘fake news’ information operation with the goal of influencing the international community’s political perceptions in favor of the Indonesian government’s actions in West Papua,” they added.

Findings about InsightID had been separately confirmed by Facebook, which issued a statement earlier this month saying it had identified and removed dozens of accounts and pages suspected of committing coordinated inauthentic behavior in Indonesia, primarily sharing content mainly undermining the West Papuan independence movement.

Facebook eventually found links to a local media firm, InsightID, which was said to be spending about US$300,000 on Facebook ads, mostly paid in Indonesian rupiah.

A group claiming to be InsightID later responded to the statement, saying the group worked to counter what it claimed was massive amounts of biased disinformation disseminated by the Papuan separatist movement.

“Our content is focused on messages of Bhinneka Tunggal Ika [Unity in Diversity], the unity of Indonesia and the optimistic efforts of Indonesia to resolve the problems in Papua,” it said in a statement.

The team also found a separate and smaller campaign running on the similar topic of West Papua. This one includes three “brands”, each of which has its own website and social media accounts: Wawawa Journal (WJ), Tell the Truth NZ and Noken Insight.

A notable example of an action undertaken by the campaign was the promotion of a statement attributed to United Nations Secretary-General Antรณnio Guterres saying he supported the Indonesian government over the brouhaha in Papua. Later, it was found that the statement had been fabricated.

Some content spread in the campaign smeared several international media outlets based in Australia and New Zealand, including the Australian Broadcasting Corporation. Moreover, it also targeted people who spoke out about the Papuan issue, including human rights lawyer Veronica Koman and United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) chairman Benny Wenda.

One of the domains used in the second campaign was registered by Muhamad Rosyid Jazuli, who had worked since 2014 in an organization called the Jenggala Center. The organization was originally a supporter of Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla when the pair ran in the 2014 presidential election.

Jazuli admitted to the team his responsibility for the Wawawa Journal and Tell the Truth NZ, while denying knowledge of Noken Insight despite evidence that the WJ Facebook page once used Noken Insight’s brand as its cover photo.

“Jazuli [said] that the sites and profiles were created on his own initiative by himself and friends, using personal money and were not related to his work with the Jenggala Center,” the report said.

It added that he claimed the campaigns were simply attempts to counter negative Western media coverage, rather than being propaganda or “fake news”.

Online influence campaigns are still common in Indonesia, according to a report by Oxford Internet Institute director Philip Howard and researcher Samanta Bradshaw entitled “2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”.

The report listed Indonesia as among the 70 countries it found to have organized social media manipulation for shaping public opinions, deeming it a threat to democracy.

The report said the existence of cybertroops and computational propaganda in Indonesia was aimed at spreading pro-government or pro-party propaganda, attacking opposition or mounting smear campaigns, as well as driving division and polarization.

Report finds anti-Papua 'fake news' campaign

Kharishar Kahfi. The Jakarta Post

A recent digital forensic investigation has revealed that multiple attempts have taken place in the digital world to manipulate the narrative about the protests and riots in the Papua and West Papua provinces in favor of the Indonesian government.

The joint investigation, launched by the British Broadcasting Corporation (BBC) and the Australian Strategic Policy Institute (ASPI), found at least two online influence campaigns had been “disseminating pro-Indonesian government material on the issue of West Papua”.

The Papua issue refers to widespread protests against the racial abuse suffered by Papuans, which eventually led to riots.

The findings about the manipulative narrative were made by BBC open source investigator Benjamin Strick and ASPI’s international cyberpolicy center researcher Elise Thomas. The report was also published online by a United Kingdom-based investigative group Bellingcat on Oct. 11.

“The goal of both campaigns was to influence international opinion about the increasingly violent situation in West Papua, as Indonesian security forces crack down on the local pro-independence movement,” Strick and Thomas wrote in the report.

The team revealed the first campaign was operated by InsightID, an Indonesian communications firm. According to the report, the firm had been promoting pro-Indonesian government content on various websites and social media accounts aimed at international audiences.

During the campaign, the firm was also found to have targeted an opposition hashtag to influence its followers with pro-Indonesian and anti-independence content, as well as actively harass people who publicly supported independence or were reporting information that contradicted the government’s narrative on the situation in Papua.

“We have not found evidence to identify the client who has hired InsightID to run this information campaign,” Strick and Thomas wrote.

“However, based on the available facts we can conclude the client is a party which is able to spend hundreds of thousands of dollars to run a ‘fake news’ information operation with the goal of influencing the international community’s political perceptions in favor of the Indonesian government’s actions in West Papua,” they added.

Findings about InsightID had been separately confirmed by Facebook, which issued a statement earlier this month saying it had identified and removed dozens of accounts and pages suspected of committing coordinated inauthentic behavior in Indonesia, primarily sharing content mainly undermining the West Papuan independence movement.

A group claiming to be InsightID later responded to the statement, saying the group worked to counter what it claimed was massive amounts of biased disinformation disseminated by the Papuan separatist movement.

The team also found a separate and smaller campaign running on the similar topic of West Papua. This one includes three “brands”, each of which has its own website and social media accounts: Wawawa Journal (WJ), Tell the Truth NZ and Noken Insight.

A notable example of an action undertaken by the campaign was the promotion of a statement attributed to United Nations Secretary-General Antรณnio Guterres saying he supported the Indonesian government over the brouhaha in Papua. Later, it was found that the statement had been fabricated.

Some content spread in the campaign smeared several international media outlets based in Australia and New Zealand, including the Australian Broadcasting Corporation. Moreover, it also targeted people who spoke out about the Papuan issue, including human rights lawyer Veronica Koman and United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) chairman Benny Wenda.

One of the domains used in the second campaign was registered by Muhamad Rosyid Jazuli, who had worked since 2014 in an organization called the Jenggala Center. The organization was originally a supporter of Joko “Jokowi” Widodo and Jusuf Kalla when the pair ran in the 2014 presidential election.

Jazuli admitted to the team his responsibility for the WJ and Tell the Truth NZ, while denying knowledge of Noken Insight despite evidence that the WJ Facebook page once used Noken Insight’s brand as its cover photo.

“Jazuli [said] that the sites and profiles were created on his own initiative by himself and friends, using personal money and were not related to his work with the Jenggala Center,” the report said.

It added that he claimed the campaigns were simply attempts to counter negative Western media coverage, rather than being propaganda or “fake news”.

Sunday, 27 October 2019

Veronica Koman opens up about her West Papua advocacy

The first thing you notice about Veronica Koman (LLM ’19) are her eyes. Cool and determined, they exude razor-sharp focus as she talks about her advocacy and its personal cost over recent months.
“Now, I am a fugitive,” says Veronica, an Indonesian human rights lawyer who graduated from The Australian National University (ANU) in July.
“There’s an article saying I am state enemy number one in Indonesia. It’s been intense.”
In September, Veronica was charged under Indonesia’s controversial electronic information and transactions law for exposing human rights abuses and advocating self-determination in West Papua. If found guilty, she faces up to six years in jail.
“I knew this day was coming sooner or later. I expected this,” she says.
Although her advocacy has been mired in challenges, Veronica received a measure of vindication on 23 October by winning the 2019 Sir Ronald Wilson Human Rights Award.
Presented each year by the Australian Council for International Development, the award is given to an individual or organisation who has made an outstanding contribution to advancing human rights. 
“I dedicate this award to the victims of the crackdown that began in late August in West Papua, especially the dozens who have died at the hands of security forces and the 22 political prisoners charged with treason,” she says.
“I hope this year's award will raise awareness in Australia about human rights abuses suffered by West Papuans and the decades-long denial of their fundamental right to self-determination.”
Veronica Koman (LLM '19)

Veronica’s experience as a refugee lawyer led  to her being diagnosed with 

post-traumatic s tress disorder in late 2015.


Speaking truth to power
It is difficult to obtain verified information from West Papua, an Indonesian region where deadly clashes have intensified over the past decade. Restrictions on press freedom and internet blackouts are common.
Veronica has sought to fill the information void by sharing eyewitness accounts, photos and videos of protests on social media.
And the figures, like the footage, are shocking. 
“The death toll now is at 53 in just two months, with more than 100 civilians injured and 60,000 others displaced. It is a humanitarian crisis, but the press ban means it isn’t getting enough coverage,” she notes.
Veronica’s advocacy has made her an online target for trolls, who have orchestrated what she describes as “a Trumpian, fake-news” campaign against her to “confuse people and create distrust”. On 11 October, a BBC-Australian Strategic Policy Institute investigationrevealed a network of pro-government bots was behind the attacks.
“These (attacks) form part of the information war on West Papua. No press freedom and propaganda creates total distortion of information. I too didn’t know about West Papua for many years, but when my eyes were open it became my personal mission. That’s why I share videos of atrocities – because it destroys the Indonesian Government’s disinformation campaign,” she explains.
Away from social media, Veronica also faces real-world obstacles; Indonesian authorities have threatened to freeze her bank account and revoke her passport, leaving her vulnerable to arrest and extradition overseas.
Veronica Koman (LLM '19)

Veronica has remained defiant in the face of online abuse and what she calls 'politically motivated' charges.

Finding strength in the struggle
While pleased to return to her “home” at ANU College of Law during a visit to Canberra on 15 October, Veronica’s mission was to make her voice heard at Parliament House.
“I hope the Australian Government can do more for West Papua because we are seeing the darkest period in 20 years. As a minimum, Australia should push for access to West Papua for UN Human Rights officials and journalists,” she says, adding that scholarly debate is also critical to finding solutions to the crisis.
“Australia is a leader in the Pacific region. It should take up its role to push for action, because human rights should prevail over any bilateral treaty. What we are seeing now is a humanitarian crisis.”
It’s a crisis that requires diplomatic pressure and international to solve – both pillars of Veronica’s advocacy.
She credits her studies at ANU College of Law for giving her the knowledge and skills to work with international institutions and their respective legal frameworks on the global stage.
“I think my ANU Law studies have really helped me. The foundation I gained from International Security Law and International Humanitarian Law, both of which are applicable in the West Papua conflict, has allowed me to consider the key points that need to be communicated to the UN and other humanitarian organisations,” she says.
Like any good lawyer, the driving force behind Veronica’s work is the people she represents. The importance of staying committed to the cause is reinforced each time she learns about developments on the ground, is interviewed by journalists or, as her ANU graduation offered in July, celebrates a brighter moment with allies in Australia.
Veronica Koman (LLM '19) and Ronny Ato Buai Kareni (MDipl '19).

Veronica with Papuan graduand, Ronny Ato Buai Kareni (MDipl '19), at ANU on 19 July 2019.


Asked her advice to law students aspiring to follow in her footsteps as human rights advocates, Veronica notes a main source of strength is often closer than you might think.

“I think students should go forward with their passion because the people whom you advocate for will show you such courage and resilience. It pushes you to keep going.
“Personally, I feel privileged because I see and learn from the West Papuans, who are very brave. It’s just so …”
Her eyes dart in search of the right word.
“… contagious.”

Saturday, 26 October 2019

Veronica Koman meets with Australian MPs about Papua

News Desk - The Jakarta Post
Human rights lawyer Veronica Koman (tribunnews/-)
Human rights lawyer Veronica Koman met with the Australian parliament's human rights subcommittee on Wednesday to speak with its members about the current situation in West Papua.

In a Facebook post about the visit, Veronica said that, together with Amnesty International Australia, she asked the Australian federal government to "do more to help stop the bloodshed in West Papua".

"[The MPs] were enthusiastic and asked many questions because they have heard of the unrest but do not know the details," she said.

Previously, Veronica had also met with United Nations high commissioner for human rights Michelle Bachelet in Sydney.

"I updated her about the current crisis gripping West Papua, particularly about the security approach by the Indonesian government, the displacement of civilians and the massive clampdown on freedom of expression, including arrests of peaceful activists," Veronica said in a Facebook post on Thursday.

Veronica, a lawyer for the Papuan Student Alliance, is currently wanted by the East Java Police who accuse her of provoking the protests and riots in Papua and West Papua that started in August.

She has been named a suspect for allegedly violating four laws: the Electronic Information and Transactions (ITE) Law, Law No. 1/1946 on misinformation, Article 160 of the Criminal Code and Law 40/2008 on the eradication of racial and ethnic discrimination.

Veronica has denied the charges, saying that the police have "overstepped their authority and gone over the top with exaggerations in an attempt to criminalize [her actions]". (kmt)